Gubernur Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Kalteng

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran menyampaikan tanggapan serta jawaban atas pemandangan umum DPRD Kalteng di ruang rapat paripurna DPRD Kalteng, Senin (12/4).


Hal tersebut dalam rangka mendengarkan pidato jawaban Gubernur Kalteng, atas pemandangan umum Fraksi Pendukung DPRD Kalteng, terhadap dua raperda provinsi dan pengumuman tentang usul pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng masa jabatan 2016-2021, serta usul peresmian pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur jabatan 2021-2024.


Terkait itu dirinya menuturkan, pada prinsipnya sepakat terhadap raperda yang diajukan, untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. Seperti pemandangan umum dari Fraksi PDI-P, berkaitan dengan substansi dalam raperda pengelolaan DAS, pencegahan serta melindungi kerusakan lahan lebih lanjut agar kondisi lahan yang ada tidak semakin rusak.


Disampaikannya, pihaknya yakin substansi pengaturan dalam pasal demi pasal raperda itu akan sangat bermanfaat dalam pencegahan serta perbaikan komponan yang ada di dalam sebuah DAS.


Perda ini, ucapnya, nanti memerlukan tindak lanjut berupa kebijakan-kebijakan teknis yang perlu diambil oleh semua pemangku kepentingan. Bahkan, penjelasan yang disampaikan Gubernur sekaligus menjawab pertanyaan sama, yang disampaikan Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Partai Demokrat.


“Terkait pertanyaan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memperbaiki kondisi lahan yang ada tidak semakin kritis. Untuk upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, kegiatan rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan,” ujarnya.


Maka untuk itu sebagian besar, sudah dilakukan secara berlanjut oleh pemerintah daerah, melalui perangkat daerah terkait, yang sesuai dengan serta fungsinya. Diharapkan perda ini diperlukan agar ada sinergits yang terbentuk, baik dari pusat hingga ke kabupaten/kota.


“Kita sadari ini pasti tidak mudah. Oleh karena itu, Perda ini nanti akan menjadi barometer terhadap langkah-langkah seperti apa yang harus diambil dalam mencapai perubahan tersebut”, tambahnya.


Dia mengatakan,penjelasan diatas sekaligus menjawab pertanyaan sama yang disampaikan Fraksi Gerindra, Nasdem, dan PKB.