Desa Langgah Tempati Urutan Tertinggi Kasus Stunting di Gumas

PALANGKA RAYA – Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), untuk menggencarkan sosialisasi dan penanganan kasus stunting diwilayah pelosok Bumi Tambun Bungai.


Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Kalteng yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kuwu Senilawati, saat dibincangi di gedung dewan, Rabu (14/4). Menurutnya, kasus stunting diwilayah pelosok harus mendapat perhatian dari pemerintah. Mengingat hal tersebut bertujuan untuk mensukseskan program Indonesia Bebas Stunting, yang ditetap pemerintah pusat Republik Indonesia (RI) sejak tahun 2018 dan mulai disosialisasikan tahun 2019.


“Kasus stunting di Kalteng, harus mendapat perhatian. Mengingat masih banyak kasus stunting yang terjadi khususnya di wilayah pelosok. Salah satunya seperti di Desa Tumbang Langgah yang berada diposisi pertama kasus stunting tertinggi di Kabupaten Gumas,” ucapnya.


Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, meliputi Kabupaten Katingan, Gumas dan Kota Palangka Raya ini juga mengatakan, tingginya kasus stunting di Desa Tumbang Langgah disebapkan minimnya sosialisasi serta penanganan, karena sulitnya akses untuk mencapai Desa tersebut.


Oleh karena itu, pemerintah diharakan untuk memperhatikan sejumlah aspek seperti peningkatan infrastruktur jalan, serta Sarana Prasarana (Sapras) kesehatan diwilayah setempat.


“Saat melaksanakan reses perseorangan ke Desa Tumbang Langgah, akses jalan menuju kesana bisa dibilang cukup sulit karena mengalami kerusakan. Sehingga Masyarakat setempat juga meminta agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bisa merealisasikan peningkatan infrastruktur jalan menuju desa tersebut,” ujarnya.


Selain itu, aspirasi dan usulan yang disampaikan masyarakat tersebut akan ditampung dan segera diteruskan kepada pemerintah, baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) agar bisa direalisasikan.