X

Register

Nama

User ID

Email

Password

Confirm Password

Submit

Pengumuman

  •   www.dprd-kaltengprov.go.id Jl. S. PARMAN No. 2 KODE POS 73112 Tlp. (0536) 3236320 Fax (0536) 3236239 PALANGKA RAYA
  •   Catatan : 1.Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah, 2.Pelaksanaan Kegiatan yang tercantum dalam jadwal ditindaklanjuti dengan undangan dari pimpinan Dewan
  •   Selamat Datang Di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Polling

Setujukah Anda Palangkaraya, Kalimantan Tengah Menjadi Ibukota Pemerintahan Negara?  ?

Jawaban anda :




frontpage hit counter

Teras: Anggaran Tanpa Perencanaan Kok Bisa Lolos?

 

RAPIM VII TEPPA

PALANGKARAYA – Pemprov Kalteng telah menyepakati penyelesaian penyerapan anggaran APBD dan APBN pada November dan Desember 2013 mendatang. Meski demikian, hingga 31 Mei lalu, masih banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang belum menampakkan kinerja yang bagus terkait penyerapan anggaran tersebut.

Seperti prestasi kinerja Dinas Pendidikan Provinsi dan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Provinsi Kalteng yang memprihatinkan, dengan capaian serapan anggaran sebesar 28,15 persen dari target 40 persen yang telah ditetapkan.

Keprihatinan itu disampaikan Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang pada Rapat Pimpinan VII Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA) APBD dan APBN Provinsi Kalteng 2013.

“Memasuki rapat pimpinan ketujuh ini, saya tidak ingin mendengar alasan, baik alasan yang sifatnya prosedural maupun alasan mekanisme. Sekarang kita sudah melihat siapa yang mampu mempertahankan kinerja dan siapa yang kinerjanya menurun. Jangan terlalu ambisius membuat perencanaan apabila belum mampu memperbaiki penyerapan anggaran. Jika tidak ikhlas membantu, lebih baik segera membuat surat pengunduran diri,” tegas Teras, dengan nada tinggi.

Lebih lanjut Teras juga menegaskan kepada Sekda agar tidak meluluskan anggaran yang tidak disertai perencanaan. “Saya tidak ingin jika pembuatan perencanaan didasarkan pada ambisi dan keinginan yang sifatnya sesaat,” tukasnya.

Perencanaan, kata Teras, adalah sebuah hal penting terkait pengelolaan keuangan berbasis kinerja, seperti yang termuat dalam konsep money follows the function.

“Saya cukup heran masih ada SKPD yang memiliki anggaran, tetapi tidak punya perencanaan. Ditambah lagi, anggaran tanpa rencana tersebut justru bisa lolos,” ujarnya.

Teras berharap kepada tim evaluasi agar bekerja lebih cermat dan teliti, sehingga peningkatan kinerja pemerintah daerah dapat menjadi suatu komitmen bersama.

Teras pun meminta kepada setiap kepala SKPD terkait membuat surat pernyataan di atas materai untuk menyatakan kesanggupan dan kemampuan melaksanakan anggaran yang berimbang dari pagu dengan koordinasi yang baik pula, agar penyelesaian penyerapan anggaran dapat terlaksana di akhir 2013.

Pada rapim tersebut, disampaikan pula peringkat SKPD sesuai hasil capaian penyerapan anggaran. Disdik berada di urutan ke-35 dari 44 SKPD, dengan persentase realisasi 28,25 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar 40 persen. Sedangkan Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) ada di urutan 37 (26,77 persen) dan BKPP di urutan ke-43 dengan realisasi penyerapan sebesar 22,50 persen. Dispora di urutan terbawah dengan capaian penyerapan sebesar 22,06 persen dari target.

Sementara itu, konsep money follows the function yang dimaksud oleh Gubernur secara sederhana menjelaskan alokasi anggaran harus berdasar pada fungsi masing-masing unit satuan kerja yang telah ditetapkan undang-undang. Konsep ini ditetapkan sesuai dengan UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Konsep ini diharapkan akan mengoptimalkan kinerja dari setiap instansi pemerintah dengan anggapan jika setiap orang telah ditempatkan di posisi yang tepat dan sesuai, tentu kinerja yang dihasilkan akan lebih baik.

Pihak yang ahli dalam bidangnya akan bekerja lebih profesional dan lebih mudah diarahkan karena sudah mengerti tugas dan fungsinya masing-masing. Inti dari konsep money follows the function memiliki sasaran utama pada prestasi kerja dan kinerja dari setiap unit satuan kerja. bwn

Realisasi Penyerapan Keuangan APBD Provinsi Kalteng Tahun 2013

Peringkat

SKPD

Realisasi capaian terhadap target SKPD per 31 Mei  2013

 

 

 

 

  Kualifikasi

 

%

 

 

 

 

A. ≥ 40 % : 9 SKPD

 

1

BPBD

52,63

2

PU

47,32

3

RO HUKUM

44,67

4

DISHUBKOMINFO

43,65

5

KPID

42,23

6

DINSOS

41,04

7

DISTANAK

40,31

8

DISLUTKAN

40,21

9

ARPUSDOK

40,01

10

POL PP

39,43

 

 

B. 35 - 40 % :

8 SKPD

 

11

DISKOP UKM

38,45

12

RO ADPEM

38,36

13

DINKES

37,59

14

RO KESRA

36,88

15

DISNAKERTRANS

36,72

16

BPMPD

36,52

17

DISBUN

34,68

 

 

 

 

 

 

 

C. ≥ 30 - 35 % : 15 SKPD

18

BLH

34,50

19

BPPAKB

34,24

20

RO ADPUM

34,15

21

BKP KP

34,02

22

BPMDP

33,92

23

BNP

33,70

24

DISTAMBEN

33,11

25

DISPERINDAG

32,79

26

DISBUDPAR

32,52

27

RSUD

32,34

28

PERWAKILAN

31,97

29

RO ORGANISASI

31,97

30

DISHUT

30,51

31

RO KEU

30,02

32

KESBANGPOL

29,70

 

 

 

 

C. 25-30 % : 9 SKPD

33

BAPPEDA

28,66

34

SETWAN

28,55

35

DISDIK

28,15

36

RO ASET

28,07

37

DIPENDA

26,77

38

RO UMUM

26,59

39

RO HUMASPRO

25,90

40

RO EKONOMI

25,62

41

KORPRI

24,31

 

D. <25 % :

5                              SKPD

42

INSPEKTORAT

24,23

43

BKPP

22,50

44

Kolom Aspirasi

Kirim Aspirasi
Lihat Lainnya

Berita Umum

DPD RI Cari Solusi Tangani Bencana Asap

DPD RI Cari Solusi Tangani Bencana Asap

  PALANGKA RAYA – Kalangan Dewan Perwa