X

Register

Nama

User ID

Email

Password

Confirm Password

Submit

Pengumuman

  •   www.dprd-kaltengprov.go.id Jl. S. PARMAN No. 2 KODE POS 73112 Tlp. (0536) 3236320 Fax (0536) 3236239 PALANGKA RAYA
  •   Catatan : 1.Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah, 2.Pelaksanaan Kegiatan yang tercantum dalam jadwal ditindaklanjuti dengan undangan dari pimpinan Dewan
  •   Selamat Datang Di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah

Buletin

Polling

Setujukah Anda Palangkaraya, Kalimantan Tengah Menjadi Ibukota Pemerintahan Negara?  ?

Jawaban anda :



Pemprov Tetapkan 9 Kebijakan

 

TANGGULANGI KEMISKINAN

Pemprov Kalteng menetapkan 9 kebijakan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah setempat. Secara terpadu dan sinergis kebijakan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap hingga 2015 mendatang.

PALANGKA RAYA –  Pada 2013, Provinsi Kalteng telah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1 persen. Lalu untuk target penurunan angka kemiskinan dipatok pada angka 3,0 persen. Meski angka itu cukup berat untuk dicapai, dengan melihat angka  kemiskinan pada 2012 masih sebesar 6,5 persen.

Demikian disebutkan Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran, Selasa (28/5), dalam arahannya pada kegiatan Rapat koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalteng, di aula Serbaguna, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalteng.

Di hadapan peserta rakor Wagub mengemukakan, penanggulangan kemiskinan harus terus menerus diupayakan. “Kompleksitas permasalahan yang dihadapai masyarakat miskin serta keterbatasan sumber daya yang minim, sehingga sulit bagi masyarakat mewujudkan hak dasarnya,” jelas Diran.

Sementara kebutuhan masyarakat yang kompleks ini, masih dipengaruhi berbagai persoalan dari semua bidang kehidupan. Di antaranya, keterbatasan lapangan kerja, minimnya sumber daya manusia, serta berbagai persoalan lain.

Diuraikan Wagub, adapun 9 kebijakan tersebut, pertama meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masayarakat, partisipasi masyarakat dalam mewujudkan peningkatan ketahanan pangan lokal serta produksi pertanian.

Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui peningkatan hasil produksi, penerapan teknologi dan pemasaran hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan. Tiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan dan keluarga berencana bagi masyarakat miskin.

Selanjutnya, yang keempat, meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin tentang pencegahan penyakit menular, gizi keluarga dan perilaku hidup sehat. Kelima, meningkatkan investasi kesehatan guna menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Keenam, meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan wajib pendidikan dasar 9 tahun bagi masyarakat miskin.

Kemudian ketujuh, meningkatkan layanan pendidikan non formal, pendidikan luar biasa, minat baca bagi masyarakat miskin dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik. Kedelapan, meningkatkan partisipasi masyarakat miskin, transmigran dalam penytediaan rumah, air bersih, infrastruktur pedesaan, sosial, pemberdayaan perempuan, lingkungan hidup dan partisipasi dalam kehidupan sosial politik.

“Dan kesembilan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi, akses terhadap sumber daya alam dan hak atas tanah,” kata Diran.

Perwujudan kebijakan itu disebutkan Wagub, tentunya dengan mensinergi seluruh program yang ada antar sektor pembangunan, dari pusat hingga daerah. Selain itu, percepatan penyerapan dana pembangunan. Lalu pemantapan ketahanan pangan yang memiliki pengaruh besar terhadap masalah kemiskinan.

Kolom Aspirasi

Kirim Aspirasi
Lihat Lainnya

Berita Umum

Sekjen PBB Undang Teras ke KTT Iklim

Sekjen PBB Undang Teras ke KTT Iklim

  PALANGKA RAYA - Sekretaris Jenderal Perhim

Copyright © 2012 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jl. S. PARMAN No. 2 KODE POS 73112 Tlp. (0536) 3236320 Fax (0536) 3236239 PALANGKA RAYA