X

Register

Nama

User ID

Email

Password

Confirm Password

Submit

Pengumuman

  •   www.dprd-kaltengprov.go.id Jl. S. PARMAN No. 2 KODE POS 73112 Tlp. (0536) 3236320 Fax (0536) 3236239 PALANGKA RAYA
  •   Catatan : 1.Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah, 2.Pelaksanaan Kegiatan yang tercantum dalam jadwal ditindaklanjuti dengan undangan dari pimpinan Dewan
  •   Selamat Datang Di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah

Buletin

Polling

Setujukah Anda Palangkaraya, Kalimantan Tengah Menjadi Ibukota Pemerintahan Negara?  ?

Jawaban anda :



4 Perda Disahkan, 1 Ditunda

 

RAPAT PARIPURNA KE-3

PALANGKA RAYA – DPRD dan Pemprov Kalteng kembali mengesahkan 4 rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (Perda), dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2013, Rabu (22/5).

Empat Raperda itu, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7/2010 Tentang Pajak Daerah, tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah, tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Penjamin Kredit Daerah (PT.Jamkrida) Provinsi Kalimantan Tengah, dan tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keungan Barang Daerah. Sementara satu Raperda yang ditunda pengesahannya tentang pengaturan Keberadaan Pohon Pada Ruang Bebas Jaringan Listrik untuk Penyaluran Tenaga Listrik di Kalimantan Tengah.

Rapat Paripurna tersebut langsung dipimpin Ketua DPRD Kalteng R Atu Narang, didampingi 3 Wakil Ketua DPRD Kalteng, seperti H Abdul Razak, Hendry S Dalim dan Arief Budiatmo serta dihadiri Wakil Gubernur Kalteng H Achmad Diran dan sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kalteng.

Sebelum penandatanganan 4 naskah Raperda tersebut oleh pimpinan DPRD Kalteng dan Pemprov Kalteng, terlebih dahulu dibacakan hasil Rapat Gabungan Komisi DPRD Kalteng bersama Tim Pemprov Kalteng dalam membahas 4 Raperda tersebut. Anggota DPRD Kalteng Prayitno melaporkan, mekanisme pembahasan semua Raperda yang diajukan Pemprov Kalteng tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan pembahasan sebagaimana yang diatur dalam Tata Tertib DPRD Kalteng.

Pembahasan diawali dengan penyampaian Pidato Pengantar Gubernur atas lima buah Raperda, pada Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2013, April 2013. Selanjutnya dilaksanakan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Pendukung Dewan pada Rapat Paripurna ke 8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2013, 15 April 2013 kemudian diikuti Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Pendukung Dewan pada Rapat Paripurna ke 9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2013, 17 April 2013.

Selanjutnya tahapan pembahasan di lanjutkan pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2013 dimana sesuai dengan jadwal DPRD dilaksanakan Rapat Gabungan untuk membahas Raperda tersebut. “Hasil rapat Gabungan Komisi-Komisi DPRD menyepakati bahwa dalam rangka pembahasan Raperda tersebut dibentuk tim pembahas sesuai dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kalteng No.188.4.43/65/DPRD/2013 tentang Pembentukan Tim Pembahasan 5 (lima) Raperda Kalteng yang dibagi menjadi 2 (dua) Tim, Tim I diketuai oleh Yohanes Freddy Ering dan Tim II diketuai Walter S. Penyang. Jadi pembahasannya sudah kita lakukan sesuai dengan mekanisme yang ada,” kata Prayitno.

Untuk pembahasan, Tim dari Pemprov Kalteng telah sesuai Instruksi Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng No.188.54/357/2013 tanggal 11 April 2013 tentang Penunjukkan Pejabat yang mewakili Gubernur Kalteng dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi DPRD Kalteng dengan Tim Pemerintah Daerah pada masa persidangan I Tahun Sidang 2013 dalam rangka pembahasan lima Raperda Kalteng tersebut.

Sesuai dengan jadwal DPRD, pada 17-20 Mei 2013 kedua Tim Pembahasan bersama-sama dengan Tim Eksekutif telah melaksanakan pembahasan secara intensif terhadap lima Raperda tersebut. Tim I bertempat di ruang rapat gabungan DPRD Kalteng dan Tim II bertempat di ruang rapat badan musyawarah (Banmus).  Jalannya pembahasan lancar dan dinamis meskipun sempat diwarnai dengan perdebatan-perdebatan yang cukup tajam.  Namun dengan kebersamaan dan musyawarah untuk mufakat, berbagai perbedaan dapat diperoleh titik temu.

“Dari pembahasan yang kita laksanakan, dan setelah mendapat pemandangan umum Fraksi pendukung DPRD Kalteng, Raperda tentang Tentang Pengaturan Pohon Pada Ruang Bebas Jaringan Listrik untuk Penyaluran Tenaga Listrik Di Kalimantan Tengah, pembahasannya ditunda dan diusulkan ke Badan Musyawarah untuk dapat dijadwalkan kembali. Hal ini didasari pada pemikiran bahwa Raperda ini memerlukan pengkajian yang lebih dalam, lebih cermat, dan perlu dilakukan kaji banding agar substansi dalam Raperda ini benar-benar dapat dipahami dan sesuai dengan kondisi lingkungan hidup di Kalteng, sehingga dalam pelaksanaannya nanti tidak terjadi benturan dan konflik horisontal di tengah-tengah masyarakat,” pungkasnya.

Kolom Aspirasi

Kirim Aspirasi
Lihat Lainnya

Berita Umum

BNPB: 99 Persen Kebakaran Lahan Akibat Ulah Manusia

BNPB: 99 Persen Kebakaran Lahan Akibat Ulah Manusia

  PALANGKA RAYA–Kepala Badan Nasional

Copyright © 2012 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jl. S. PARMAN No. 2 KODE POS 73112 Tlp. (0536) 3236320 Fax (0536) 3236239 PALANGKA RAYA