Reses di Gumas, Dapil I Soroti Persiapan Pilkada

PALANGKA RAYA-Pelaksanaan reses Dapil I belum lama ini meliputi Palangka Raya, Katingan, dan Gunung Mas. Salah satu daerah yang sempat mendapat kunjungan yaitu wilayah Kuala Kurun, Kabupaten Gumas.


Menurut wakil rakyat dari Dapil tersebut Dr P Lantas Sinaga, ada beberapa saran, usulan, serta aspirasi yang menjadi sorotan pihaknya sebut saja soal persiapan Pilkada, mengenai kartu pemilih dan sebagainya.


Saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini, Lantas mengatakan, dalam pertemuan bersama unsur Pemkab serta pihak berkompeten lainnya, untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan kartu pemilih sementara dilaksanakan secara selektif.


Dijelaskannya item itu difungsikan apabila yang bersangkutan sudah terdaftar sebagai penduduk dengan domisili Kabupaten Gumas.


Kendati masyarakat hanya memiliki KTP sementara (dalam proses), namun setidaknya sudah terdaftar/terekam menetap di wilayah itu.


Intinya DPT atau kartu pemilih tetap tidak akan diberikan kepada mereka yang hanya singgah atau tidak menetap lama.


“Begitu juga dengan kartu sementara ataupun pemilih pemula, benar-benar diseleksi. Jadi harus yang memang sudah ada surat kepindahan, dan terdaftar sebagai penduduk setempat,” ucap Wakil Ketua FKUB Kalteng tersebut.


Kebijakan itu beralasan mengingat pencegahan hal-hal negatif dalam pelaksanaan pesta demokrasi mendatang misalnya saja pemanfaatan suara atau ditunggangi, oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.


Penerapan itu juga berdasarkan pengalaman sebelumnya, di mana banyak terjadi kejanggalan domisili pada pemilih.


Sebut saja pendatang yang mendapat kartu pemilih, namun ternyata bukan asli warga Gumas. Terindikasi keberadaan semacam itu sebagai upaya dalam mendulang suara.


Maka untuk itu pemberlakuan kebijakan yang selektif, mencegah terjadinya kecurangan ataupun permainan tidak sportif dalam pilkada ke depan.


Anggota Komisi A itu juga menyarankan agar pihak Disdukcapil bisa bekerjasama dengan Kesbangpol dalam upaya pendataan masyarakat.


Dengan begitu akan diketahui jumlah masyarakat yang memang menjadi pemilih tetap ataupun sementara tentunya pelaksanaan Pilkada juga berjalan lancar, aman, serta terkoordinir dengan baik.


Terkait itu dirinya juga mengimbau berbagai pihak melaksanakan persiapan termasuk pencegahan persoalan yang dianggap berpotensi negatif.


Kemudian salah satu unsur penting yang punya andil, dalam masalah itu adalah Badan Kesbangpol. “Kita harapkan instansi itu bisa memaksimalkan kinerja dalam upaya pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan lingkup masyarakat,” ujar politisi dari Partai Hanura tersebut. Namun tidak hanya pada sektor politik pesta demokrasi saja melainkan juga lini keharmonisan masyarakat.


Terkait pelaksanaan pilkada mendatang dirinya mengimbau agar Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib bersikap netral. Jangan sampai jajaran abdi negara terlibat politik praktis. Kendati ASN memiliki hak untuk memilih, namun tidak secara langsung memperlihatkan diri  mendukung salah satu paslon.