Pergub 10/2018 Seharusnya Dicabut

POLEMIK HAK KEUANGAN DEWAN


PALANGKA RAYA-Polemik hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kalteng, melahirkan panitia khusus (pansus) interpelasi guna menyelesaikannya. Polemik bermula, pemerintah Kalteng mengeluarkan Peraturan Gubernur No.10 Tahun 2018, menggantikan Peraturan Gubernur No 33 tahun 2017. Namun, keluarnya Pergub 10 Tahun 2018 juga dinilai menyalahi aturan, dalam mekanisme penerbitan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Ketua Komisi A DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering, belum lama ini menyampaikan bahwa terbitnya Pergub 10 Tahun 2018, itu menyalahi prosedur dan aturan. Apabila memang Pergub 10 Tahun 2018 ingin diberlakukan, tentu harus sesuai dengan aturan diatasnya. Sekarang ini, apa dasar dan alasansampai diterbitkannya Pergub 10 Tahun 2018 itu. Apabila dasar, dan alasannya adalah edaran mentri dalam negeri, tentu Pergub 10 Tahun 2018 itu menyalahi aturan.


“Sekarang ini, Pergub 10 Tahun 2018 itu masih menjadi tanda tanya. Apabila diberlakukan, bertentangan dengan edaran mendagri. Pergub menyatakan berlaku surut, sementara edaran menyatakan tidak berlaku surut. Pergub 10 Tahun 2018 itu, harusnya dicabut, dan apabila ingin diberlakukan harus ada pergb baru yang menggantikan pergub 10 itu,” kata politisi PDI Perjuangan ini.


Permasalahan pergub inilah, lanjut dia, yang sekarang ini menjadi sorotan dari kalangan DPRD Kalteng, sehingga membentuk pansus interpelasi. Dewan ingin mempertanyakan, mengapa Pergub 10 tahun 2018 sampai lahir, namun tidak dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPRD Kalteng. Eksekutif seharusnya melakukan koordinasi dengan pimpinan DPRD Kalteng, atau sekretariat dewan. Ini, kenyataannya tidak ada komunikasi yang dilakukan.


Lebih lanjut dia sampaikan, sekreatriat dewan ditempatkan dilegislatif, untuk memudahkan eksekutif dalam melakukan komunikasi. Artinya, cukup melalui sekwan saja, maka sekwan yang nantinya akan melakukan komunikasi dengan pimpinan dewan. Namun, fakta di lapangan sekwan DPRD Kalteng tidak dilibatkan dalam melakukan pembahasan Pergub 10 Tahun 2018.