Keprihatinan Dewan Soal Nasib 206 Tekon TMS

Hingga saat ini permasalahan 206 tenaga kontrak (tekon) yang kehilangan pekerjaannya masih belum terselesaikan. Bahkan keinginan agar para tekon untuk bisa dikembalikan untuk bekerja kembali, juga belum terakomodir.


--------------------------------------------------------------------------


Polemik itu masih terus mendapat perhatian serius, dari kalangan DPRD Provinsi. Legislator dari Partai Hanura DR P Lantas Sinaga mengharapkan agar persoalan itu jangan sampai tidak diperhatikan.


“Kita tidak ingin masalah ini hilang begitu saja. Harus ada solusi yang transparan serta terbuka bagi para tekon itu,” ujarnya kepada awak media ketika ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.


Dirinya berharap jajaran Pemprov tidak mengabaikan para tekon yang notabene sudah bekerja sangat lama. Saat ini nasib para pekerja itu jelas memprihatinkan. Informasi di lapangan, ucap dia, sebagian dari mereka terpaksa menerima kenyataan di lapangan. Ada sebagian yang harus kembali ke desa atau wilayah asal.


Bahkan ada juga yang berwiraswasta atau bekerja serabutan dalam upaya memenuhi nafkah keluarga ataupun individu.


Anggota Komisi A itu juga mengimbau pemprov juga harusnya mengkomunikasikan hal itu kepada pihaknya selaku penyerap aspirasi. Apalagi dalam beberapa pertemuan, Sekdaprov selaku pengambil keputusan selalu berhalangan hadir.


“Kami masih menunggu informasi, terkait solusi terhadap 206 tekon ini. Harapannya agar ada kebijakan yang positif  bagi mereka,” ujar wakil rakyat dari Dapil I yang meliputi Palangka Raya, Katingan, dan Gunung Mas tersebut.


Dirinya juga menuturkan menyarankan solusi, agar para tekon TMS bisa dikembalikan pada instansinya masing-masing. “Solusinya adalah kembalikan pekerjaan mereka, tentunya pada dinas semula,” ujar Wakil katua FKUB Kalteng itu.


Dirinya mengakui memang dalam RDP sebelumnya, dewan menawarkan dua opsi untuk solusi terbaik. Selain pengembalian tekon, diberikan alternatif agar evaluasi dilakukan pengulangan.


Namun, Ketua Persatuan Gereja-Gereja Pantekosta se Indonesia (PGPGI) wilayah Kalteng itu, lebih memilih pengembalian tekon sebagai pilihan yang baik serta berdampak positif. 


Dirinya menegaskan penuntasan masalah tekon ini, juga menjadi titik atau cerminan kerjasama yang baik antara keduanya. Ketika sudah diselesaikan secara bersama-sama, maka dari situ terlihat kedua pihak bisa berkoordinasi dan bekerjasama dengan optimal. Namun kalau salah satunya tidak seimbang, maka akan sulit mencapai solusi yang terbaik. Perlu menjadi perhatian, jangan sampai ada persepsi negatif terkait kerjasama itu. Tentunya pendapat dari masyarakat umum serta unsur lainnya. Maka terkait itu dirinya berharap agar saling memahami, dalam upaya penyelesaian yang positif. Yang dihindari munculnya persepsi adanya permainan atau “titipan”.Kondisi semacam itu jelas menimbulkan kecurigaan ataupun ketidaknyamanan, bagi mereka yang benar-benar bekerja demi masyarakat dan daerah. Bahkan kebijakan ataupun seleksi, seharusnya juga menilai atau melihat dari sisi kemanusiaan