Dewan: Interpelasi Bukan untuk Menggoyang Pemerintah

PALANGKA RAYA- Sekarang ini proses interpelasi terhadap lahirnya Pergub 10 Tahun 2018, dan evaluasi tenaga kontrak terus berjalan. DPRD Kalteng yang sudah mengesahkan pansus interpelasi, segera melakukan tindak lanjut, yakni dengan melakukan studi banding ke daerah yang pernah melaksanakan hak interpelasi, yakni Bangka Belitung.


Bangka Belitung dipilih kata anggota pansus interpelasi, Syahrudin Durasid, karena pernah melaksanakan hak interpelasi ini. Beberapa hal memang ditanyakan dengan mekanisme dalam pelaksanaan interpelasi ini. DPRD Kalteng ingin, dalam melaksanakan hak interpelasi ini sesuai dengan aturan, dan tujuan dari interpelasi itu sendiri. “Interpelasi ditempuh, karena kita menilai ada yang tidak sesuai dengan aturan.


Kita bukan ingin menggoyang pemerintahan yang ada, dengan melaksanakan hak interpelasi. Tapi lebih kepada saling mengingatkan, apabila  kekeliruan, untuk dapat bersama melakukan perbaikan. Interpelasi ini ditempuh untuk melakukan itu semua,” kata Syahrudin, saat diminta tanggapannya terkait dengan agenda interpelasi DPRD Kalteng terhadap kisruh evaluasi tekon, dan penerbitan Pergub 10 Tahun 2018, Rabu (11/7) di Palangka Raya.


Kelanjutan interpelasi ini, lanjut politisi PAN ini, menunggu hasil studi banding rekan-rekan yang berangkat ke Bangka Belitung, dan juga diserahkan kepada pimpinan DPRD Kalteng. Apakah langsung menggelar pertemuan, atau ada agenda lainnya, semua tergantung kesepakatan bersama, hasil studi banding, dan keputusan pimpinan. Sementara ini, semuanya masih terus berjalan, dan berproses.


Berkenaan dengan masalah tenaga kontrak (tekon), kata Syahrudin lagi, itu juga patut menjadi perhatian pemerintah. Bagaimanapun, tenaga kontrak merupakan bagian pula dari aparatur negara, yang juga dilindungi oleh UU. Ini harus pula menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Jangan seenaknya memberhentikan pegawai, walaupun statusnya adalah tenaga kontrak. Sebab, mereka juga dilindungi oleh UU.


Sekarang, ungkap dia, proses interpelasi terus berjalan dengan baik. Meski demikian, interpelasi jangan sampai disalahartikan, dan disalah persepsikan. Interpelasi bukan bertujuan untuk menggoyang kursi pemerintah daerah, namun lebih kepada saling mengingatkan. Itulah tugas dan tanggung jawab dari keberadaan legislatif.