Dewan Berharap Honorer Diprioritaskan

PENERIMAAN CPNS 2018


PALANGKA RAYA-Menanggapi tuntutan dari pegawai honorer kategori 2 (K2) agar bisa diprioritaskan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2018, Komisi A DPRD Kalteng yang membidangi hukum dan pemerintahan telah menyampaikan aspirasi tersebut secara langsung kepada pemerintah pusat khususnya Kementrian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Republik Indonesia dan Komisi II DPR-RI.


Menurut anggota Komisi A DPRD Provinsi Kalteng H Jubair Arifin, dalam undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) No.36 telah disebutkan ada beberapa kriteria dalam penerimaan CPNS, di antaranya yaitu umum, berprestasi, disabilitas dan K2. Dan menilik dari segi aturan, sejumlah pegawai berstatus K2 dalam menyampaikan aspirasinya ke Komisi A beberapa waktu lalu, merasa keberatan dengan aturan penerimaan CPNS tentang batasan usia dengan maksimal 35 tahun dan masalah pendidikan.


“Menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan kepada Komisi A kemarin, kami telah menyampaikan langsung kepada Kemenpan-RB, dan kami tindaklanjuti ke Komisi II DPR-RI. Intinya kami meminta untuk batasan umur untuk K2 pada penerimaan CPNS 2018 jangan disamakan dengan kategori umum, dan untuk masalah pendidikan disesuaikan dengan yang telah menjadi database dan di verifikasi pada tahun 2013,” kata Jubair kepada media ini, Rabu (3/10).


Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Lamandau dan Sukamara ini juga mengatakan, pada intinya Komisi A berharap tenaga K2 bisa menjadi prioritas dalam penerimaan CPNS tahun 2018.


Pasalnya para tenaga honor tersbut telah lama mengabdi untuk negara, baik itu disektor pendidikan, sektor kesehatan dan lain-lain.


“Hal ini diharapkan bisa menjadi catatan dari pemerintah pusat. Karena para tenaga honor tersebut telah lama mengabdi untuk bangsa, ada yang 5 tahun bahkan ada yang mencapai 10 tahun,” tegasnya.


Politisi dari Fraksi Partai PDI Perjuangan ini juga menjelaskan, aspirasi dan protes terhadap kebijakan dan aturan penerimaan CPNS 2018 tidak hanya disampaikan oleh Provinsi Kalteng, tetapi penyampaian aspirasi dan protes juga dilakukan oleh provinsi lain kepada Kemenpan-RB dan Komisi II DPR-RI, sehingga hal ini memungkinkan untuk menjadi bahan pembahasan ke tingkat yang lebih tinggi.