19 Desember, Dokumen DIPA Diserahkan ke Pengguna Anggaran

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalteng Sugianto Sabran meminta kepada Bupati/Wali Kota se-Kalteng agar paling lambat19 Desember 2017seluruh dokumen DIPA Kabupaten/Kota tahun 2018 tersebut sudah diserahkan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di masing-masing Kabupaten/Kota.


Sementara alokasi APBN tahun 2018di Kalteng meliputi, DIPApada 420 instansi vertikal kementerian dan lembaga, serta 67 instansi lingkup pemerintah daerah dengan nilai Rp5,8 triliun lebih. DIPA transfer daerah dan dana desasebesar Rp16,5 triliun lebih.


Total APBN di Kalteng Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar Rp22,3 triliun lebih. Dana yang besar tersebut harus dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Kalteng.


“Sehingga saya minta Bupati/Walikota beserta jajaranya, Kepala Instansi Vertikal, dan Kepala SOPD, agar mengoptimalkan dana APBN dan dana desa tersebut, serta mengawal bersama-sama mulai dari perencanaan, pengangaran, sampai pada pengimpelementasi pelaksanaanya,” ujar Sugianto saat penyerahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) 2018, di Palangka Raya, Senin (11/12).


Hal ini sejalan dengan amanah Presiden RI pada acara Penyerahan DIPA 2018 pada 6 Desember 2017 di Istana Kepresidenan Bogor, yaitu sederhanakansegala urusan dengan pemerintah/birokrasi, selalu berkoordinasidan memperkuat sinkronisasi, keterpaduan, serta sinergiantar-kegiatan.


Pentingnya perencanaan dan penggunaan anggaran yang fokuspada kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, pelaksanaan program dan kegiatan yang terstruktur dan tidak menumpuk pada waktu tertentu. Perda APBDharus disahkan tepat waktuuntuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan, serta menghindari penumpukan anggaran di akhir tahun.


Juga efisiensidalam penggunaan anggaran, termasuk belanja operasional dan belanja pendukung, dana desadilaksanakan secara swakelolamelalui program padat karyadi setiap daerah, dan harus fokus bekerja.


Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalteng Ratih Hapsari Kasumawardani mengatakan, pemerintah terus melakukan perbaikan dari sisi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan angaran, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pembangunan dan pemerataan.


Namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperbaiki yaitu, perbaikan efektifitas belanja negara, efisiensi belanja operasional pemerintah, perencanaan penganggaran yang lebih matang dan komprehensif,  peningkatan sistem monitoring dan evaluasi,  perbaikan tata kelola keuangan.


Sementara alokasi APBN 2018 di Kalteng meliputi DIPA pada 420 instansi vertikal kementeriaan dan lembaga, serta 67 instansi lingkup Pemerintah Daerah yang nilai seluruhnya sebesar Rp5,8 triliun lebih, sementara DIPA transfer daerah dan dana desa sebesar Rp16 triliun lebih.


Anggaran kementerian dan lembaga tersebut diutamakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan, utamanya untuk mengatai kesenjangan dan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, memacu sektor unggulan, perbaikan ASN dan pelayanan pemerintah, serta peningkatan pertahanan keamanan dan penyelengaraan demokrasi.


Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekdaprov Kalteng Mugeni mengatakan, Gubernur menerima DIPA tahun angaran 2018 langsung dari Presiden di Istana Kepresidenan Bogor pada 6 Desember 2017. Pada 11 Desember 2017 ini, Gubernur menyerahkan DIPA tersebut kepada kepala satuan kerja, baik instansi vertikal maupun SOPD lingkup Provinsi Kalteng.


Sedangkan kepada Bupati/Walikota akan diserahkan daftar alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa 2018. Total dana transfer ke daerah dan dana desa lingkup Provinsi Kalteng sebesar Rp16,595 triliun lebih, DAU Rp10,166 triliun lebih, DAK fisik Rp1,660 triliun lebih,  DAK non fisik Rp1,763 triliun lebih


Dana bagi hasil pajak Rp568 miliar lebih, dana bagi hasil sumber daya alam Rp1,025 triliun lebih,  dana insentif daerah Rp297 miliar, dana desa sebesar Rp1,144 triliun lebih.


Sementara total dana APBN yang dikelola melalui DIPA kantor pusat  dan DIPA kantor daerah Rp5,428 triliun lebih terdiri, DIPA kantor pusat Rp1,395 triliun lebih,  DIPA kantor daerah Rp4,032 triliun lebih.


Total alokasi dana APBN yang dikelola oleh Pemprov Kalteng dan Kabupaten/kota melalui DIPA Dekonsentrasi tugas perbantuan dan urusan bersama sebesar Rp387,078 miliar lebih terdiri dari, DIPA Dekonsentrasi Rp154,388 miliar lebih, DIPA tugas perbantuan provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp229,076 miliar lebih, DIPA urusan bersama Rp3,613 miliar lebih.


Dia menambahkan, bagi Kepala SOPD yang mendapatkan alokasi APBN 2018 agar segera menyampaikan usulan pengelolaan APBN 2018. Diinstruksikan paling lambat 15 Desember 2017 usulan pengelola APBN beserta kelengkapannya disampaikan kepada Gubernur.